Ia seorang ketua ranting PDIP yang setiap saat dibutuhkan oleh orang kampung di tempat tinggalnya. Sebagai ketua partai, ia tampak menjadi tokoh paling penting. Paling tidak kehadirannya dibutuhkan saat ada orang melahirkan, kematian, kerja bakti dan lain-lain. Selain tentunya menjawab masalah pemilu.

Seratus meter dari rumahnya, bangunan bengkel sekaligus difungsikan sebagai kantor partai. Ruang kerja sang ketua tidak lebih dari 4×6 meter persegi. Sebuah lemari besi, meja kerja, dan kursi yang kulit pembungkusnya terkelupas di sana-sini memenuhi ruangan. Sebuah foto, Ketua Umum Megawati menggantung di dinding yang warna putihnya sudah agak kecoklatan. Foto lain, sang proklamator berada lebih tinggi dari foto Mega. Posisinya agak miring.

“Inilah kantor saya. Silahkan duduk,” ajak Ramli Sinaga saat penulis mengunjungi kantornya yang terletak di Jalan Terusan Suryani, Kampung Cibuntu, Bandung Kulon, Bandung, beberapa waktu lalu.

Saat itu, penulis mengunjunginya setelah pemilihan gubernur Jawa Barat baru saja selesai. Bekas atribut pemilihan masih memenuhi ruangan kerja dan rumah Ramli. Wajah Agum Gumelar-Numan Abdul Hakim yang terpampang di poster, tertumpuk di sudut ruang.

“Itu sisa yang tidak tersebar,” kata Ramli.

Pemilihan langsung gubernur Jawa Barat seperti menjadi mimpi buruk bagi Ramli. Pria perantau dari Medan ini masih lesu dengan pertandingan politik yang baru saja selesai. Usaha kerasnya tidak cukup menyukseskan pilihannya naik panggung.

“Ya, mau gimana lagi. Kita sekarang kerja lagi,” katanya.

Saat itu, tiga bulan menjelang pemilihan gubenur tanggal 13 April 2008, Ramli tidak melakukan kegiatan apapun. Kepastian calon dan embel-embel atribut belum diberikan partai.  Rencana sosialisasi pun tersendat.

“Kalau logistic tidak ada, susah untuk sosialisasi,” katanya.

Konsultan politik dari Partai Golkar, yang tidak mau disebut namanya dalam tulisan ini, mengatakan, persoalan sosialisasi dari mesin partai juga terhambat karena masalah logistik. Ia mengatakan, mesin partai menganggap keperluan logistic merupakan syarat mutlak untuk melakukan sosialisasi dan pemenangan pemilu.

“Yah..kami sudah memberikan materi dan segala hal pengetahuan, tapi kandas di mesin partai di wilayah bawah,” ujar laki-laki berusia 30 tahun yang sudah bekerja sebagai konsultan di berbagai kegiatan pemilu partai Golkar di Jawa Barat ini.

Situasi agak berbeda terjadi di tubuh PKS saat pertarungan politik gubernur tahun lalu di Jawa Barat. Mesin partai yang bergerak lewat jalur-jalur non konvensional, seperti pengajian, pertemuan di mushalla, masjid, penggunaan pesan pendek dan internet, mendukung kerja pencapaian panggung politik di Jawa Barat saat itu.

Pada pemilihan umum legislative tahun 2009, aturan pemilu yang berbeda pasca keputusan Mahkamah Konstitusi membikin masing-masing partai mengalami keruwetan konsolidasi. Termasuk PKS yang juga tidak semasif melakukan pengkondisian pemilih seperti pada pemilihan gubernur tahun lalu.

“Sekarang kami harus menyebar setiap kader yang mau jadi caleg, untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebajikan. Partai tidak melakukan intervensi,” ujar Taufik Ridho, Ketua DPW PKS Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Soal sosialisasi pemilu kerap menjadi tema hangat partai menjelang pemilu. Hanya saja, kerja partai kerap spontanitas dan sporadis. Demikian pernyataan Prof. Asep Warlan Yusuf, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung.

“Selalu tidak ada proses rekrutmen dan pendidikan politik pada partai,” kata Asep.

Rizal mengakui hal ini. Masyarakat di Cibuntu hanya satu persen dari kelompok kelas bawah yang tersebar di Kota Bandung. Karakter kelas bawah yang kurang memiliki akses terhadap informasi menyebabkan proses transfer pendidikan itu seyogyanya dilakukan oleh kader partai. Tapi, Rizal, mengatakan, hal ini malah lepas dari kendalinya.

“Ketika kita mau ajak diskusi, selalu saja mentok karena kurang pengetahuan tentang politik,” katanya.

Ia mengatakan sebagai ketua ia tidak bisa jalan sendirian untuk melakoni sosialisasi. Semestinya anggota dan kader partai lain juga melakukannya. Namun, kualitas pengetahuan menjadi persoalan yang belum selesai. Ia mengatakan, minimalnya kader partai bisa menjelaskan misi dan visi partai serta program yang dibawa partai saat pemilu.

Soal yang sama dihadapi oleh kader dari partai lain di Bandung. Seorang kader dari Partai Golkar malah ekstrem untuk tidak melakukan sosialisasi dengan dialog. Melainkan cukup menempelkan atribut partai dan pergi. Kerja sporadic ini kerap dilakukannya setiap acara pemilu berlangsung.

“Saya hanya tahu menempelkan saja. Kalau sudah diajak ngomong atau ditanya lain-lain saya tidaktahu harus jawab apa,” katanya.

Di tempat lain di kawasan Astana Anyar, Bandung, kader partai di teriyaki maling. Saat itu tengah malam, kader partai itu sedang menempel beberapa atribut termasuk gambar caleg peserta pemilu 2009. Mengendap-endap bak maling, sang kader menyelinap ke balik halaman lalu menempelkan sebuah poster di dinding rumah yang baru saja di cat.

Pemilik rumah curiga oleh suara di halaman rumahnya. Sekelebat ia menyeruak ke luar rumah dan membawa sebilah alat tumpul, lalu berteriak; Maling! Si kader memang tidak tertangkap. Proses klarifikasi selesai di kantor partai bersangkutan.

Jauh sebelum kejadian ini, Rizal mengomentari proses politik di Indonesia seperti suara kentut. Nyaring di tengah perayaan pemilu, setelah itu hilang begitu saja.

“Harusnya ada pendidikan politik terus-menerus. Saya harap ada perubahan di system partai,” katanya.